Ekonomi & Bisnis

Informasi Ekonomi dan Bisnis terbaru

Hukum

Informasi Hukum dan Kriminal di sepanjang hari

Metropolitan

Informasi terkini kondisi kota metropolitan dan sekitarnya

Nusantara

Informasi peristiwa yang terjadi di seluruh nusantara

Selebiz

Informasi seputar selebriti dan showbizz terhangat

Utama » Daerah, Nusantara, Serba Serbi, Sosial Politik

UU Penyelenggara Pemilu

Artikel dikirim oleh pada 16 September 2011 – 10.37Belum Ada Komentar
Dibaca :629

Jakarta, Media Sinar Timur.Com

Persetujuan Komisi II dengan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menyampaikan pendapatnya.

Koordinator Kajian KIPP Indonesia, Girindra Sandino, Jumat (16/9/2011), KPU diharapkan tetap berpedoman dan mampu menjalankan asas-asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, transparansi, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas.

Di samping itu, harus dapat dihindari penentuan pilihan yang ditentukan oleh tekanan opini publik yang menobatkan tokoh tertentu maupun tekanan politik yang mengusung calon komisoner tertentu. Rakyat juga pasti tidak menghendaki calon komisoner yang seolah-olah independen, namun dalam kenyataan merupakan ‘agen terselubung’ untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan kekuatan politik tertentu.

Komisioner KPU di tingkat pusat harus mempunyai latar belakang pengalaman dan/atau pengetahuan memadai tentang kepemiluan, di samping memenuhi kriteria profesionalitas, kapabilitas dan integritas. Tata cara seleksi harus terbuka kepada publik dalam arti mampu dipertanggungjawabkan.

KPU sebagai institusi harus mampu menjaga independensi, namun harus dicegah penyalahgunaan makna independensi sebagai keleluasaan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab.

Pengaturan tugas dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) perlu diatur lebih rinci tidak hanya dalam UU Penyelenggara Pemilu, akan tetapi juga dalam UU Pemilu yang akan datang mengingat kedudukannya yang strategis dalam rekapitulasi hasil, penghitungan suara dari TPS, termasuk rekruting dan tata cara pengawasan terhadap PPS.

Di dalam internal KPU harus jelas dan rinci diatur ruang lingkup pertanggungjawaban, antara lain agar tidak mengulangi keadaan KPU sekarang yang menunjukkan penghindaran tanggung jawab Ketua KPU atas proses dan produk Rapat Pleno KPU walaupun sudah jelas digariskan dalam undang-undang.

Penegakan hukum atas jajaran penyelenggara pemilu perlu dipertegas (dapat diatur dalam UU Pemilu yang akan datang). DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) jangan menjadi semacam ‘komite etik’ yang justru berperan atas nama Kode Etik untuk melindungi unsur-unsur penyelenggara dan atau pengawas yang melakukan penyimpangan.

Girindra menyebutkan, saat ini masih belum jelas aturan mengenai aturan pengunduran diri komisioner KPU atau Bawaslu. Keterpilihan sebagai komisioner KPU atau Bawaslu, adalah amanat negara, wakil rakyat dan bangsa yang jelas akan terkhianati apabila tanpa alasan yang kuat, tiba-tiba terjadi pengunduran diri.

Selain itu, dalam hubungan itu posisi dan peranan Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih 11 (sebelas) komisioner sangat strategis. Pansel harus diisi oleh unsur-unsur yang memenuhi kriteria rekam jejak tidak pernah tercatat memiliki keberpihakan langsung terhadap kekuatan-kekuatan politik tertentu dan mempunyai wawasan serta pengetahuan sosial-politik luas serta kredibilitas yang diakui secara luas.(Alex)

Berita terkait :

  1. Akbar Faizal: Andi Nurpati Punya Peran Domain Mafia Pemilu Dibaca :434 Jakarta, Media Sinar Timur Akbar Faizal, kembali menegaskan bahwa mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati, punya peran...
  2. Hari Ini Ujian Panitia Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta di Hotel Ibis Tamarin. Dibaca :648Jakarta, Media Sinar Timur.Com Panitia Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta akan menyeleksi 60 calon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus...
  3. Komisioner KPU Diperiksa Pekan Depan Dibaca :349Jakarta Media Sinar Timur.Com Badan Reserse Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan depan, terkait...
  4. Polisi Imbau Penyelenggaraan Tabligh Akbar Tak Digelar di Jalan Umum Dibaca :631Jakarta, Media Sinar timur.Com Polda Metro Jaya mengimbau penyelenggara tabligh akbar tidak menggelar acara di jalan umum. Polisi menyarankan...

Tinggalkan komentar!

Tuliskan komentar Anda atau berikan trackback dari website Anda. Anda juga dapat berlangganan komentar artikel ini melalui RSS.

Tetap pada topic. Jangan lakukan spamming.