Ekonomi & Bisnis

Informasi Ekonomi dan Bisnis terbaru

Hukum

Informasi Hukum dan Kriminal di sepanjang hari

Metropolitan

Informasi terkini kondisi kota metropolitan dan sekitarnya

Nusantara

Informasi peristiwa yang terjadi di seluruh nusantara

Selebiz

Informasi seputar selebriti dan showbizz terhangat

Utama » Metropolitan, Sosial Politik

PDIP: Kami Menghargai Jika Masyarakat Lakukan Judical Review

Artikel dikirim oleh pada 15 Juli 2012 – 04.48Belum Ada Komentar
Dibaca :322

Jakarta, Media Sinar Timur.Com

PDIP tidak mengajukan gugatan uji materi dasar hukum Pilkada DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Tapi, kami menghargai jika ada anggota masyarakat yang melakukan judicial review jika ada hak konstitusional yang dilanggar,” ujar Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 13 juli 2012.

Menurutnya memang ada dua acuan dalam Pilkada DKI Jakarta. Penyelenggaraannya menggunakan Undang-Undang DKI Jakarta. Di sisi lain, rezim Pilkada, sebagaimana digelar di berbagai daerah, menggunakan UU Pemerintah Daerah. “Ada dua pendapat hukum dalam Pilkada DKI Jakarta. Lex spesialis dan lex generalis,” kata dia.

PDIP, kata dia, menyerahkan semuanya kepada MK untuk menilai gugatan itu. Karena, lembaga ini yang paling berkompeten menilai aturan mana yang layak digunakan sebagai dasar hukum Pilkada Jakarta.

Sebagaimana diketahui, seorang pengacara asal Surabaya, Jawa Timur, M Sholeh, yang mengaku mewakili seorang warga Jakarta, berencana menggugat dasar hukum Pilkada Jakarta. Menurut dia, dasar hukum Pilkada Jakarta aneh, sebab menggunakan dua aturan sekaligus yang berbeda.

Sholeh menyebut, Pilkada Jakarta menggunakan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam UU DKI Jakarta disebutkan Pilkada berlangsung satu putaran bila ada pasangan yang meraih suara di atas 50 persen plus satu. Sementara dalam UU Pemda menyebut Pilkada dihelat dua putaran jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 30 persen plus satu.

Menurut Sholeh, jika Pilkada Jakarta menggunakan UU Pemda, maka tidak perlu digelar putaran dua. Karena pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama mendapat 43 persen suara, sementara pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mendapat 33 persen.

Itu artinya, jika aturan yang digunakan adalah UU Pemda, maka pasangan Jokowi-Ahok langsung bisa ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Tidak perlu digelar babak ke dua. Yang dalam bahasa Sholeh berarti menghemat anggaran DKI Jakarta.

Namun, pendapat berbeda diutarakan oleh mantan Ketua MK, Jimly Ashiddiqie. Menurut dia, Gugatan itu tidak relevan. Undang-Undang Pemprov Jakarta merupakan lex specialis, atau undang-undang khusus dan Jakarta adalah derah khusus. Jadi pelaksanaan pilkada dibedakan dengan daerah lain.((tom/vv)

Berita terkait :

  1. PERS REALESE PPNKRI, SEGENAP MASYARAKAT BATAK DI INDONESIA DAN DI DUNIA SIAP MEMPERTAHANKAN TARIAN TOR-TOR YANG DI KLAIM MALAYSIA. KAMI SIAP PERANG MELAWAN MALAYSIA Dibaca :1136 PERS REALESE PPNKRI, SEGENAP MASYARAKAT BATAK DI INDONESIA DAN DI DUNIA SIAP MEMPERTAHANKAN TARIAN TOR-TOR YANG DI KLAIM...
  2. PDIP Minahasa: Koalisi Mungkin Bisa Terjadi, Bila CNR Unggul Dalam Survei Dibaca :678 Minahasa, Media Sinar Timur.Com Kamis (16/2/2012), Saat di temui wartawan Sinar Timur di ruang kerja, Janes Parengkuan menyatakan,...
  3. Dispenda Sumut Lakukan Pelayanan Masimal Dibaca :660 Media Sinar Timur.Com Pemerintah Sumatra Utara melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumatera Utara (Sumut) akan terus berupaya melayani...
  4. Suharso Monoarfa Siap Jika Dirinya di Depak Dari Kursi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II Dibaca :382Jakarta, Media Sinar Timur.Com Manoarfa menegaskan tidak mempermasalahkan jika terjadi pergantian dirinya sebagai Ment Perumahan Rakyat (Menpera). Dia mengatakan...

Tinggalkan komentar!

Tuliskan komentar Anda atau berikan trackback dari website Anda. Anda juga dapat berlangganan komentar artikel ini melalui RSS.

Tetap pada topic. Jangan lakukan spamming.