Ekonomi & Bisnis

Informasi Ekonomi dan Bisnis terbaru

Hukum

Informasi Hukum dan Kriminal di sepanjang hari

Metropolitan

Informasi terkini kondisi kota metropolitan dan sekitarnya

Nusantara

Informasi peristiwa yang terjadi di seluruh nusantara

Selebiz

Informasi seputar selebriti dan showbizz terhangat

Utama » Headline

dr. Hakim Maulana Siregar Diduga Terlibat, Tipikor Harus Usut Kembali Korupsi Alkes Sudinkes Jakpus

Artikel dikirim oleh pada 5 Mei 2012 – 03.07Belum Ada Komentar
Dibaca :1418

dr. Hakim Maulana Siregar

Jakarta, Media Sinar Timur.Com

Ketua Panitia Lelang pengadaan barang dan jasa di Sudinkes Jakarta Pusat tahun anggaran 2009  Ade   Januwati dijebloskan ke penjara satu tahun, konon dr. Hakim Maulana Siregar, mantan Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) hingga kini tidak tersentuh hukum, alias bebas.

Menurut Direktur Eksekutif Government Against Corruption & Discrimination (GACD) Andar M Situmorang, SH, ML, hal seperti itu sangat ganjil. Kok bisa-bisanya KPA dalam hal ini dr. Hakim Siregar cuci tangan. Andar menegaskan Tipikor harus mengusut kembali kasus korupsi tersebut.  dr. Hakim Maulana Siregar diduga terlibat. Demi penegakan hukum yang bersih dari KKN di negara ini, maka sekali lagi saya katakan, KPA-nya harus diusut kembali.

Jika hal itu tidak dilakukan, maka nuansa “main mata” mungkin terjadi, sehingga proses hukum terhadap KPA dalam hal ini dr. Hakim Siregar dipetieskan.

Nah, Ketua Panitia Lelang pengadaan barang dan jasa di Sudinkes Jakarta Pusat tahun anggaran 2009  Ade   Januwati dikorbankan sendiri, sehingga pemeran utamannya bebas.

Ade ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Ungkapan tersebut kiranya  pas untuk  Ade Januwati, Staf Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat  yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi  pengadaan alat-alat kesehatan tahun 2009 di Suku Dinas kesehatan Kota Administrasi Jakata Pusat.  Pada saat itu Ade Januwati menjadi Ketua Panitia Lelang pengadaan barang dan jasa di Sudinkes Jakarta Pusat tahun anggaran 2009 .Dan itulah yang membawa Ade Januwati harus berurusan dengan hukum, dia menjadi tersangka dalam  kasus korupsi.

Pasalnya dr. Hakim Maulana Siregar, mantan Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat ingkar janji kepada Ade Januwati tersangka kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan Tahun 2009.

Kasus Korupsi tersebut pada bulan September 2011  telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Tindak Pidana Korupsi dengan putusan Ade Januwati bersalah dan divonis hukuman 1 (satu) tahun penjara.

dr. Hakim Maulana Siregar yang pada saat  itu  menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan sekaligus menjadi Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )  hanya ditetapkan sebagai saksi.

Ade Januwati setelah mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor hanya menerima dengan pasrah.  Tetapi atas arahan dan masukan dari dr. Hakim Maulana Siregar selaku atasan Ade Januwati dan menjabat Kasudinkes Jakarta Pusat  pada saat kasus tersebut terjadi, akhirnya Ade Januwati menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2011 pada Raja Niapul and  Partners untuk melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tipikor.

dr Hakim Maulana Siregar, mantan Kasudinkes Jakarta Pusat tersebut  juga berjanji akan bertanggung  jawab seluruhnya atas permasalahan  bawahannya,  Ade Januwati pada pengadaaan alat-alat  kesehatan tahun 2009 di Suku Dinas Kesehatan Kota Adminsitrasi Jakarta Pusat, serta menanggung seluruh biaya- biaya yang timbul untuk dipergunakan demi upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tipikor. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan diatas meterai yang dibuat Ade januwati pada tanggal 26 Oktober 2011.

Namun mantan Kasudinkes tersebut tidak menepati janjinya kepada Ade Januwati .

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr. Dien Emawati, M.Kes telah mengirim surat  No 1236/-1.87 tanggal 22-02-2012 kepada dr. Hakim Maulana Siregar yang isinya supaya dr. Hakim Maulana Siregar memberikan penjelasan dan klarifikasi serta menyelesaikan biaya operasional lawyer kepada pengacara Ade Januwati seperti yang dijanjikannya .

Wartawan  Sinar Timur dan beberapa wartawan dari media lain mengkonfirmasi masalah ini ke dr. Hakim ketika ikut hadir  dalam kunjungan  Gubernur DKI  Jakarta di Puskesmas Tambora.

dr. Hakim mengatakan tidak pernah berjanji akan menanggung segala biaya yang dibutuhkan dalam kasus  Ade Januwati.

Perihal Surat Pernyataan Ade Januwati,  dr. Hakim Siregar berjanji akan mengklafikasi masalah tersebut  melalui  pengacaranya dengan mempertemukan para pihak diantaranya dr, Hakim Maulana Siregar beserta pengacaraya dengan keluarga  Ade Januwati dengan pengacaranya.

Namun hingga berita ini dibuat belum ada realisasi pertemuan  dari dr. Hakim Maulana Siregar dengan pihak keluarga Ade Januwati beserta pengacaranya.(Wilson)

 

Berita terkait :

  1. Hakim Agung Harus Seimbang Dibaca :461Jakarta, Media Sinar Timur.Com “Kemerdekaan hakim bukan absolut. Dia dibatasi hukum dan keadilan. (Independensi) ini bukan sesuatu yang istimewa,”...
  2. Kasus Veldrome dan Pejabat korupsi Harus Diusut Tuntas Dibaca :595Pontianak, Media Sinar Timur.Com Penegak hukum khususnya kejaksaan hendaknya “menyikat” alias melakukan pemeriksaan bila ada dugaan tindak pidana korupsi...
  3. Mafud Minta Pengadilan Tipikor Di Daerah Dibubarkan Dibaca :544Jakarta, Media Sinar Timur.Com Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD meminta agar seluruh Pengadilan Tipikor di daerah yang dibentuk...
  4. ICW Minta Pengadilan Tipikor Daearah Dipending Dibaca :499Jakarta, Media Sinar Timur.Com Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Pengadilan Tipikor di daerah yang akan dibuka dipending terlebih...

Tinggalkan komentar!

Tuliskan komentar Anda atau berikan trackback dari website Anda. Anda juga dapat berlangganan komentar artikel ini melalui RSS.

Tetap pada topic. Jangan lakukan spamming.